Syubhat Politik atas Qur’an

sumber gambar /www.penapembaharu.com

 

Islam adalah agama samawi (agama langit) artinya agama yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Islam sebagai agama “Rahmatan lil alamin”, pembawa rahmat bagi alam semesta mempunyai lima dasar pondasi, seperti disebutkan dalam hadits beriktu:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. dia berkata: Rasulullah pernah bersabda, “Islam ditegakkan di atas lima pondasi; (1) Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, (2) Mendirikan shalat, (3) Menunaikan zakat, (4) Bergi Haji, (5) Berpuasa pada bulan Ramadhan.” [diriwayatkan oelh Al-Bukhori, hadits no.8].

Jika dianalogikan sebagai sebuah bangunan, belum lengkap hanya dengan lima pondasi namun harus ditambah ‘atap’ yaitu jihad. Jihad bukan berarti berperang seperti pada zaman Rasulullah, namun saat ini jihad yang kita lakukan adalah jihad dalam hal politik. Inilah yang menjadi dasar bagi ummat muslim dalam pelaksanaan ibadah syariat Islam yang sempurna.

Islam tapi berpolitik?

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.” QS Ali Imran : 110

Allah SWT telah menetapkan bahwa kaum muslimin adalah umat yang terbaik diantara manusia. Status ini diberikan kepada kaum muslimin agar mereka menjadi pemimpin dan penuntun bagi umat-umat lain. Saat ini Islam berada dalam kondisi dan situasi yang lemah serta paling rendah dalam memahami Islam. Kondisi ini telah terbukti menyebabkan segala bentuk pemikiran-pemikiran yang merusak menyusup kedalam tubuh umat Islam. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya berbagai gangguan dan keresahan. Ada sebuah tuduhan sekularisme terhadap Islam yaitu terkait dikotomi antara agama dan politik. Umat Islam cenderung mudah mengabaikan hukum-hukum Islam karena menganggap bahwa Allah itu kuat sehingga kita tidak perlu menolong agama Allah. Akhirnya karena pola pikir demikian kehidupan mereka merosot sampai ke taraf rendah. Dalam kondisi ini, umat Islam lemah  dalam percaturan politik.

Sebenarnya tidak ada cara lain untuk menyelamatkan umat dan membangkitkannya kembali menempati kedudukan mulia, selain dari mengembalikan umat pada sifat yang menjadikannya umat terbaik, yakni beriman kepada Allah SWT, melaksanakan amar ma’ruf dan mencegah kemungkaran (nahi mungkar), dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.

Umat yang beriman kepada Allah SWT, konsekuensinya adalah menjadi umat yang tunduk hanya kepada Allah SWT yakni tunduk kepada ketentuan-Nya. Demikian pula umat yang melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar berarti umat yang menegakkan tolak ukur segala sesuatu berdasarkan ridlo dan murka Allah atau baik dan buruk menurut Allah. Hal ini berarti kedudukan mulia sebagai umat terbaik akan bisa diraih kembali oleh umat Islam, bila mereka mendasarkan pengaturan segala urusannya, bahkan urusan umat manusia (lainnya) diatas perintah dan larangan Allah SWT, yang termaktub di dalam kitabbullah dan sunah Rasul-Nya.

Berpolitik Hukumnya Fardlu

Politik senantiasa diperlukan oleh masyarakat manapun. Ia merupakan upaya untuk memelihara urusan umat di dalam dan di luar negeri. Kalau kita memandang seseorang dalam sosoknya sebagai manusia (sifat manusiawinya), ataupun sebagai individu yang hidup dalam komunitas tertentu, maka sebenarnya ia bisa disebut sebagai seorang politikus. Di dalam hidupnya manusia tidak pernah berhenti dan mengurusi urusannya sendiri, urusan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, urusan bangsanya, ideologi dan pemikiran-pemikirannya. Oleh karena itu setiap individu, kelompok, organisasi ataupun negara yang memperhatikan urusan umat (dalam lingkup negara dan wilayah-wilayah mereka) bisa disebut sebagai politikus. Kita bisa mengenali hal ini dari tabiat aktivitasnya, kehidupan yang mereka hadapi serta tanggung jawabnya.

Islam sebagai agama yang juga dianut oleh mayoritas umat di Indonesia selain sebagai aqidah ruhiyah (yang mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya), juga merupakan aqidah yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan dirinya sendiri). Oleh karena itu Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Islam bukanlah agama yang mengurusi ibadah mahdloh individu saja. Berpolitik adalah hal yang sangat penting bagi kaum muslimin. Jika kita memahami betapa pentingnya mengurusi urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syari’at Islam. Terlebih lagi ‘memikirkan atau memperhatikan urusan umat Islam hukumnya fardlu (wajib) sebagaimana Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barangsiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)”.

Kaum muslim harus senantiasa memikirkan urusan umat, termasuk menjaga agar seluruh urusan ini terlaksana sesuai dengan hukum syari’at Islam. Sebab umat Islam telah diperintahkan untuk berhukum (dalam urusan apapun) kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat ini bisa berarti mengurusi kepentingan dan kemaslahatan mereka, mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, mengingkari kejahatan dan kezholiman penguasa, peduli terhadap kepentingan dan persoalan umat, menasehati pemimpin yang lalim, mendongkrak otoritas penguasa yang melanggar syari’at Islam, serta membeberkan makar-makar jahat negara-negara musuh serta hal-hal lain yang berkenaan dengan urusan umat.

 

Tuduhan-tuduhan terhadap Politik Islam

Tuduhan sekularisme terkait dikotomi antara agama dan politik. Umat Islam yang awam beranggapan bahwa Allah Maha Kuasa, maka untuk apa menolong agama Allah. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman tentang ayat tersebut, pada akhirnya masyarakat kita menjadi orang-orang yang paling cepat merespon syubhat.

Tuduhan berikutnya ialah tentang “pemimpin”. Kita sering mendengar beberapa ayat yang menyebutkan auliya. Makna auliya adalah walijah yang maknanya: “orang kepercayaan, yang khusus dan dekat” (lihat Lisaanul ‘Arab). Auliya dalam bentuk jamak dari wali (???) yaitu orang yang lebih dicenderungi untuk diberikan pertolongan, rasa sayang dan dukungan (Aysar At Tafasir, 305). Sebagaimana firman Allah:

            “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.  Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim” (QS. Al Maidah: 51).

Jelas sekali bahwa Allah melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau orang yang memegang posisi-posisi strategis yang bersangkutan dengan kepentingan kaum muslimin.

 

Politik melindungi Maqosid Syariah

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Beberapa hal mengapa politik dapat menjadi maqosid syariah adalah:

  • Hifdz Ad-Din (memelihara agama)
  • Hifdz An-Nafs (memelihara jiwa)
  • Hifdz Al’ Aql (memelihara akal)
  • Hifdz An-Nasb (memelihara keturunan)
  • Hifdz Al-Maal (memelihara harta)

Maka, indikator  politik yang benar adalah bukan mayoritas untuk menang. Namun keberanian untuk mengangkat izzah, iman, dan aqidah yang kuat. Sehingga membentuk kekuatan kolektif untuk mengokohkan Islam. Seperti firman Allah:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” QS As-Shaff: 4.

 

 

-Disarikan dari kajian Ifthar feat Muda Community oleh Ustadz Muh. Jamaludin Lc. Ma-

(Detika Astri Sukasah)

*

*

Top