Paradigma Transformasi Transportasi

 

(Ilustrasi: www.bandungaktual.com)

(Ilustrasi: www.bandungaktual.com)

Kota Bandung. Sebuah kota yang strukturnya cukup masif (padat). Jaringan jalannya pun pendek-pendek dan sempit. Kemudian, karakter pergerakkan di kotanya sangat didominasi pengaruh dari luar kota. Orang-orang dari Kabupaten Bandung, Cimahi, dan daerah lainnya setiap harinya datang ke Bandung untuk beraktivitas. Mereka yang masuk di pagi hari dan keluar di sore harinya tentu rawan menyebabkan kemacetan di daerah koneksi menuju perbatasan.

Belum lagi ditambah pola jaringan Kota Bandung yang berbentuk radial atau cenderung menuju ke satu titik sehingga membuat jaringan jalan menjadi terbatas. Jika ada kegiatan yang berlangsung pada titik tersebut, niscaya dampaknya bisa ke mana-mana. Misalnya, ketika ada acara di Jalan Asia-Afrika, lalu jalannya ditutup, maka kemacetan akang berlangsung di banyak jalan lainnya. Selain itu, di pusat radial tersebut umumnya juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai aktvitas. Sebut saja daerah Pusat Kota, Jalan Riau, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sunda, merupakan daerah yang banyak orang menuju ke sana sehingga rawan macet.

Itulah beberapa hal yang diungkapkan Sony Sulaksono Wibowo, pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam pengantar terkait permasalahan transportasi di Kota Bandung, Senin (9/11).

Sony melanjutkan, dalam pelayanan jaringan transportasinya, Kota Bandung masih mengandalkan beberapa transportasi publik, seperti angkot, bus, Trans Metro Bandung, dan kereta api. Keterbatasan dalam pilihan sarana transportasi tersebut kemudian membuat pergerakan warga Bandung juga menjadi terbatas. Hal ini kemudian yang menyebabkan banyak warga yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.

“Jika ada warga yang masih menggunakan angkot, bus, ataupun ojek, ini cenderung karena keterpaksaan dan tak ada pilihan lain. Bukan karena kebutuhan,” ungkap dosen Jurusan Teknik Sipil ITB ini.

Walikota Bandung Ridwan Kamil mempunyai cita-cita membuat Kota Bandung menjadi kota yang lifeable. Salah satu indokatornya adalah penduduk kota yang punya banyak alternatif dalam transportasi dan tujuan berpergian. Alternatif tersebut pun digunakan tanpa adanya keterpaksaan. Misalnya, ketika jarak dekat, mereka bisa leluasa untuk berjalan kaki ataupun naik sepeda. Ketika ingin berekreasi mereka juga tidak perlu jauh-jauh, ada taman-taman terdekat yang bisa dikunjungi. Hal ini sudah secara berangsung-angsur dibangun di Kota Bandung dengan infrastruktur yang mulai ada. Jadi, ketika bicara transportasi, tak melulu bicara perihal sarana transportasinya, tetapi juga hal-hal yang terkait dengannya. “Pahami apa masalahnya, apa yang terjadi, kemudian apa yang mesti dilakukan,” ujar Sony.

 

Transportasi; Masalah Sosial dan Ekonomi

Permasalahan transportasi, bukanlah dalam wilayah sains dan teknologi saja. Tak hanya bicara soal Go-Jek yang lebih muktahir daripada ojek pangkalan atau MRT yang lebih cepat daripada naik angkot. Menurut Sony, permasalahan transportasi yang terjadi umumnya karena adanya masalah sosial dan ekonomi.

Misalnya, Kota Jakarta. Walaupun teknologi dan fasilitas transportasi publik di sana semakin banyak dan baru, apakah kemacetan berkurang? Ternyata tidak. Hal ini disebabkan kebanyakan pengguna transportasi publik yang baru tersebut adalah pengguna transportasi publik lainnya. Bukan dari mereka yang berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi. Fenomena ini membuktikan ada ketidakefektifan sasaran.

Sony mengatakan ada beberapa hal yang dibutuhkan pengguna transportasi, khususnya angkutan umum. Pertama, kepastian waktu. Para pengguna angkutan umum tahu kepastian waktu tempuh perjalanannya, tidak dibuat menunggu lama ketika ingin berpergian. Kedua, kepastian tarif. Adanya tarif standar yang konsisten dan dapat diketahui penggunanya, tanpa ada permainan tarif. Ketiga, kepastian dalam kenyamanan dan keamanan. Misalnya, sopir yang tak merokok dan ugal-ugalan.

“Setiap pengguna transportasi mempunyai pertimbangannya masing-masing terkait transportasi yang akan digunakannya,” ujar Sony. Dengan pertimbangan tersebutlah, para pengguna dapat memilih ingin menggunakan kendaraan publik atau pribadi.

Selain itu, dalam pemenuhan ketiga poin tersebut, pemerintah mesti memiliki peran. Misalnya dalam kasus angkot. Menurut Sony, pemerintah bisa membantu dengan memberikan jaminan penghasilan standar kepada para sopir angkot. Dengan adanya jaminan penghasilan kepada mereka, maka tak akan ada “kejar setoran” yang membuat para sopir menjadi buruk pelayanannya terhadap para penumpang.

“Namun angkot harus berbadan hukum, bukan milik perorangan,” tambahnya.

Begitu pula dalam memandang kasus Go-Jek dan ojek pangkalan. Kasus ini sangat terkait dengan masalah sosial dan ekonomi. Misalnya, ketika ojek pangkalan mengklaim Go-Jek mengambil penumpang mereka. Menurut Sony, hal ini dapat diatasi dengan ojek pangkalan yang konvensional harus siap mengubah mindset. Go-Jek sendiri sebenarnya mirip dengan konsep ojek pesanan di kompleks perumahan yang ketika dipanggil langsung datang. Tinggal para ojek tersebut berani mengembangkan pelayanannya, misalnya dengan pelayanan menggunakan aplikasi smartphone.

“Misalnya para tukang ojek mempunyai grup di Facebook atau Whatsapp. Mereka bisa saling kontak dengan teman sepangkalannya jika ada pelanggan saat ia tak bisa bertugas,” papar Sony.

Dengan melihat permasalahan transportasi lebih luas lagi, akan terlihat bahwa adanya faktor sosial dan ekomomi yang berpengaruh. Dengan mengenal permasalahan tersebut, akan terdapat paradigma baru dalam mencari solusi tentang permasalahan transportasi yang ada. Inilah yang menjadi cikal bakal tranformasi transportasi ke depannya.***

Related posts

*

*

Top