Pendidik dalam Cengkraman Politik

Foto: vivanews

Foto: vivanews

Bagaimana pun nasib seorang guru honorer, tetap saja dapat diakali sebagai aset pendulangan suara. Jumlahnya yang tidak sedikit kerap menunjukan adanya potensi politik dari guru honorer.

“Kalau ada aktor politik yang memobilisasi terhadap guru honorer yang nasibnya tidak karuan, dan mendapat simpati, otomatis dia akan mendapat suara yang signifikan,” kata Guru Besar Komunikasi Politik Prof. Asep Saeful Muhtadi, M. Ag, Senin, (28/4).

Menurutnya, guru honorer rawan ditunggangi kelompok politik tertentu. Pernyataan bahwa politik uang selama pemilu telah jadi rahasia umum. Sasarannya adalah orang-orang yang dipandang berkebutuhan. Guru honorer adalah satu di antaranya.

“Nah, guru honorer tanpa saya melihat dari berbagai sisi, adalah kelompok orang yang berkebutuhan karena faktanya belum sesuai pengabdian yang ia berikan dengan insentif yang diterima,” ujar Asep.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah salah mereka menerima money politic? Banyak yang menjawab salah. Namun, banyak yang mengatakan sulit disalahkan karena faktor kebutuhan. “Meskipun banyak yang tidak menyatakan benar tapi susah disalahkan,” imbuh Asep.

Guru honorer tidak bisa dilihat sebelah mata. Asep berpendapat mereka harus dilihat utuh sebagai kelompok yang memberikan kontribusi besar dalam ikut mencerdaskan anak bangsa ini.

“Guru honorer itu punya peran sangat mulia. Mereka ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Layaknya seorang yang punya jasa, harus dapat insentif yang memadai. Bukan karena berpikiran materialistis, melainkan sebagai hak harus dipenuhi,” terang Asep.

Idealnya pemeritnah harus mulai melihat kebutuhan pendidikan. Kalau pendidikan itu diwajibkan, maka seluruh perangkat yang diperlukan dalam proses menjalankan pendidikan harus dipenuhi.

“Sekarang saja masih banyak sekolah-sekolah kekurangan guru. Solusi terbaik lakukan proses rasionalisasi jumlah guru dan jumlah murid. Kalau jumlah guru sudah terpenuhi tidak akan ada sekolah menggunakan guru honorer,” pungkas Asep.

Salah seorang guru honorer dari SMKN 2 Bandung, Mimin Sulastri menyatakan dirinya sebagai guru honorer tidak memihak ke golongan/partai tertentu. Kita akan pilih partai yang memenuhi keinginan honorer. Kalau cuma menjanjikan dan tidak ada perubahan. Buat apa,” kata Mimin sambil tertawa santai.

Pertengahan Februari silam, guru tenaga honorer dari berbagai daerah berunjukrasa di depan Istana Negara, Jakarta. Di sela-sela aksi unjukrasa tersebut, cerita Mimin, seorang perwakilan partai politik berjanji untuk mengusahakan pengangkatan guru honorer K2 secara bertahap.

Sampai berita ini diturunkan tak ada kabar apapun dari partai yang bersangkutan,” ujar Mimin.

 

Related posts

*

*

Top