Iwan Hermawan: Berstatus PNS Tapi Berjiwa Honorer

Foto: kabarkampus.com

Peradaban sebuah negara, salah satunya, ditentukan oleh kualitas guru yang berada di dalam negara tersebut. Kepribadian dan intelektual bangsa ditentukan oleh bagaimana dia belajar, dan dengan siapa dia belajar. Guru menjadi tokoh besar dalam hal ini.

Iwan Hermawan, adalah satu dari jutaan anak bangsa yang mengabdikan diri sebagai guru. Sejak 1991, ia mengajar di SMAN 9 Bandung dan mengampu mata pelajaran Sosiologi. Di lain hal, ia pun menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang peningkatan manajemen mutu.

Ada yang lebih menarik daripada itu semua. alumnus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 1984 ini adalah sosok aktivis guru kritis. Meskipun sudah menjadi PNS sejak tahun 1986, ia tetap turun ke jalan untuk membela hak-hak guru.

“Kepentingan guru harus diperjuangkan. Oleh siapa lagi kalau bukan kita yang memperjuangkannya. Dan kita berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru sampai kapanpun,” tegas Iwan dalam bincangnya dengan saya, Senin (28/4) lalu.

Mantan guru SMA di Cirebon ini menyampaikan pesan-pesan kritisnya bersama organisasi kemasyarakatan bernama Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). Sejak berdirinya pada awal masa reformasi, Iwan dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal.

Di bawah FGII, Iwan mengusung beberapa isu santer yang berkelebat di sekitaran kehidupan guru. Pertama, Iwan melihat ada perbedaan kesejahteraan yang amat jauh. Tuturnya, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 yang harus sejahtera berprestasi itu bukan hanya guru-guru PNS. Guru honorer pun harus sama.

“Dan kedua, tentunya ya.. mereka (guru honorer-red) diperjuangkan menjadi guru-guru PNS. Di awal, jadikan mereka sebagai PNS. Kalau pun gagal, berikan tunjangan profesi. Dan jika tetap tidak bisa mendapatkan itu, berilah dia semacam insentif atau honor sesuai UMR atau UMK,” tambahnya menjelaskan.

Perjuangannya dalam membela hak-hak guru honorer memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iwan menuturkan, sebagai guru kritis, ia sempat diintimidasi, sempat ditangguhkan kenaikan pangkat, sempat diberi sanksi dan banyak lagi resiko lainnya.

“Kadang-kadang ada orang bilang, ngapain sudah enak jadi guru PNS masih memperjuangkan (nasib guru-red),” ujarnya menirukan celetukan orang.“Sudahlah, lebih baik Pak Iwan mah ambil bagian jadi kepala sekolah atau pejabat, jangan jadi guru terus! Tapi kalau saya jadi pejabat, saya tidak bisa memperjuangkan mereka.”

Iwan menyatakan, ia dan teman-teman sesama aktivisnya tidak mengejar jabatan. Akan sulit sebagai aktivis jika fokus mengejar jabatan. “Lebih baik sebagai guru saja yang sebagian waktu kami dipakai untuk memperjuangkan (hak-hak guru-red),” jelas salah satu anggota Dewan Pendidikan Prov. Jawa Barat ini.

Di balik perjuangannya, Iwan pun masih menyayangkan kualitas guru-guru yang berada di Indonesia. Ia mengatakan, pendidikan masih belum memberikan kontribusi yang lebih besar baik untuk

peningkatan moral bangsa maupun sumber daya manusianya. “Setelah uji kompetisi guru, guru hanya mendapatkan posisi 42 padahal targetnya 70.”

Iwan berasumsi, hal ini lebih disebabkan karena pengelolaan guru diserahkan kepada otoritas kota maupun kabupaten. Hal tersebut dinilai Iwan menghambat. Biasanya kepentingan guru malah dijadikan kepentingan walikota atau bupatinya saja. “Saya sarankan masalah ini untuk diserahkan lagi ke pusat (provinsi-red).”

Terkait akitivitasnya dalam membela hak-hak guru, Iwan merasa sangat optimistis perjuangannya akan berbuah hasil. Bagi Iwan, nasib guru honorer tidak akan berubah kalau guru honorer itu sendiri tidak melakukan perubahan.

“Saya yakin kalau koruptor udah tidak ada, uang untuk guru dan pendidikan diprioritaskan, guru indonesia akan sejahtera. Kita rasakan perih dalam perjuangan itu tidak lama dirasakan,” ujar Iwan optimis.“Tapi kalau kita menyerah dalam perjuangan, saya akan sakit selamanya. Maka saya akan berjuang untuk pendidikan itu.”

[Ambang]

Related posts

*

*

Top