Ikhtiar Aparat Kota Bantu Guru Honorer

Foto: siapbelajar.com

Elih Sudiapermana (Foto: siapbelajar.com)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung beserta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung kerapkali dijadikan “sasaran” protes kaum guru honorer dalam perjuangkan hak-hak mereka. Pelbagai keluhan mereka lontarkan, baik di depan Balai Kota, di depan kantor Disdik, maupun Istana Negara. Sebenarnya, seperti apa paradigma aparat negeri sendiri mengenai guru honorer?

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana mengklaim bahwa pihaknya menghargai kontribusi guru honorer. Bersama Walikota dan Pemerintah Kota, Elih berupaya membantu teman-teman honorer untuk   mendapatkan penghidupan yang layak.

“Rencananya ada bantuan rumah susun dari Pemkot untuk guru honorer. Kemarin ketika berdemo di Jakarta, kami sempat juga menawarkan mobil untuk pergi ke sana walaupun mereka menolak,” tutur Elih saat ditemui di kantornya, Rabu, (30/4)  lalu.

Kendati demikian, Elih berpendapat salah satu yang patut jadi perhatian tentang guru honorer adalah soal kompetensi. Ketidaklulusan guru honorer mengikuti tes Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebabkan oleh tidak memadainya kompetensi mereka.

“Kalau sekarang kan semangatnya guru honorer ialah bagaimana agar mereka ingin diperjuangkan. Sedangkan semangatnya negara kan ingin menyeleksi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi,” ujar Elih. “Kebijakan kepada PNS, termasuk tunjangan kepada guru itu kan diatur pemerintah pusat.”

Selama ini, insentif bagi guru honorer diberikan berdasarkan rentang waktu dedikasi mengajar. Sementara sistem tes PNS menekankan kompetensi. Bagi Elih, paradigma guru honorer dan paradigm pusat belum nyambung. “Timbul tuntutan yang terucap dari guru honorer, kenapa yang lulus yang lebih muda. Kami yang sudah bertahun-tahun mengajar tidak lulus?’

Dirinya sendiri kini tengah menunggu perkembangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digadang Kementerian Pemberdayaan Apatur Negara (Kemenpan).  Dalam undang-undang tersebut akan ada pengaturan untuk pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja. Guru honorer termasuk pegawai pemerintah dengan kontrak kerja.

“Menurut UU ASN, pegawai pemerintah dengan kontrak kerja hak-haknya sama dengan pegawai negeri kecuali satu, pensiun,” tutur Elih. “Bahkan, lebih dari UMR gajinya. Cuma tadi, screening-nya berbasis kompetensi.”

Elih mengaku sebenarnya ingin berbicara dari hati ke hati dengan kaum guru honorer. Namun, ia memandang momen saat ini masih “panas” untuk melakukan perbincangan itu. Terlebih, awal Mei merupakan momen dimana pergerakan buruh rutin ada.

“Sebenarnya sudah diberi ruang-ruang bagi mereka untuk meningkatkan kompetensi seperti training dan semacamnya. Makanya saya ingin sama-sama memetakan apa faktor yang  membuat mereka tidak lulus,” ujar Elih. “Kalau sudah ketahuan, yuk atuh kita bantu untuk tingkatkan. Dibantunya di situ.”***

Related posts

*

*

Top