Tumpah Ruah ke Jalan Demi Perjuangkan Hak

Foto: bangaguswahyudin.blogspot.com

Foto: bangaguswahyudin.blogspot.com

Hidup sebagai seorang guru honorer memang tak mudah. Gajinya kecil, bahkan bisa dibilang sangat kecil. Upaya mereka untuk meningkatkan tingkat profesi menjadi guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) pun sulit, karena prosesnya kerap diwarnai aksi curang dan nepotisme.

Banyak guru honorer yang belasan tahun mengajar namun tak pernah lulus menjadi PNS. Keluhan mereka, mereka nilai ditanggapi begitu lambat oleh pemerintah. Sebagian besar akhirnya memilih untuk mencari pekerjaan sampingan.

Walhasil, ribuan guru honorer melakukan aksi demo di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (1/5). Pada Hari Buruh Nasional, mereka menuntut agar segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa dilakukan tes.

Peningkatan kualitas hidup guru honorer pun menjadi salah satu dari 10 tuntutan yang diajukan buruh pada pengusaha pemerintah. Tuntutan tersebut yakni pengangkatan pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 Juta per orang/per bulan dari APBN bagi guru honorer.

Yanyan Herdiyan, Guru Olahraga di SD Sayuran 2, Bandung merupakan perwakilan dari guru honorer yang mengalami nasib seperti di atas. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung ini terpaksa bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan keluarganya.

Upah Rp 300 ribu/bulan rupanya terlalu kecil. “Kadang-kadang juga kerja kasar, ngecat jalan.. trotoar…. Kebanyakan yang lain juga begitu. Kami harus kreatif dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi,” terang Yanyan, Senin (28/4) lalu.

Sebagai aktivis perjuangan hak-hak guru honorer, Yanyan berpendapat masalah mereka tak hanya terletak pada soal kesejahteraan, namun juga perlakuan pemerintah yang tidak adil. Contohnya, perihal sertifikasi bagi guru honorer. Penerima sertifikasi hanya guru yang telah berstatus sebagai guru tetap yayasan, yang notabene ada di sekolah-sekolah swasta.

Sedangkan kenyataannya banyak pula guru honorer di sekolah negeri. Contoh lain, mengenai kecurangan dalam tes CPNS guru honorer kategori II, berupa rekayasa Tanggal Mulai Tugas atau TMT, hingga nepotisme.

Menanggapi hal tersebut, Yanyan mengungkapkan, FKGH tak akan tinggal diam. Pihaknya akan melakukan verifikasi, baik secara terbuka maupun tertutup. “Kalau pihak BKD dan dinas pendidikan kalau seperti ini kan tidak terbuka? Kota-kota lain tuh terbuka, berapa yang ditenggarai bodong, berapa yang ditenggarai melakukan kecurangan. Hanya di Kota Bandung yang adem ayem,” katanya.

Yanyan mengaku, dirinya menganggap hasil tes guru honorer kategori II di kota Bandung penuh dengan kecurangan. Meski demikian, ia tak mendukung aksi rekan-rekannya yang menuntut agar hasil tes dibatalkan sama sekali. Ia lebih memilih untuk membiarkan yang lulus, namun tetap memproses pihak pelaku kecurangan secara hukum.

Di sisi lain, masih ada harapan bagi guru honorer yang tak lulus kategori II. Kota Bandung akan kekurangan guru lebih dari 800 orang akibat pensiun besar-besaran dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

“FKGH dalam hal ini sudah mengirim surat pada walikota agar kekosongan tersebut bisa diisi dengan tenaga honorer yang selama ini mengabdi di sekolah-sekolah Kota Bandung. Bukan di tempat lain, bukan juga dari umum. Pemerintah harus menghargai keberadaan kami, pengabdian kami,” pungkas Yanyan. [nadhira]

Related posts

*

*

Top