Heboh Dangdutan di Panggung Kampanye

Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

Juli 2008 silam, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku menghadirkan panggung dangdut erotis dalam rangka kampanye. Na’asnya, jajaran depan panggung diisi oleh anak-anak. Belum lagi, pasangan cagub dan cawagub tersebut berasal dari partai berbasis agama. Sang cagub berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan cawagub berasal dari Partai Damai Sejahtera (PDS).

Fenomena tersebut membuktikan bahwa kampanye tanpa dangdut bagai sayur tanpa garam. Dangdut dan Pemilu menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejak tahun 1970-an, para politisi telah menggunakan dangdut untuk menggalang masa dalam kampanye.

“Dangdut dimobilisasi oleh lembaga politik dan lembaga kebudayaan untuk menciptakan makna-makna spesifik tentang kesatuan politik. Pejababat tinggi pemerintah secara strategis menempatkan dangdut dalam wacana politik nasional,” tulis Andrew N. Weintraub dalam bukunya yang berjudul Dangdut: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia (2012).

Andrew melanjutkan, mereka tampil bersama bintang-bintang dangdut di televisi, bernyanyi dan berjoged dangdut di muka umum, dan mempromosikan musik dangdut di media cetak popular. Mereka mempromosikan dangdut sebagai musik semua orang.

Pada 1970-an, rezim Orde Baru mengakui kekuatan dangdut dengan menyewa para pedangdut untuk tampil di panggung kampanye politik. Para pejabat pemerintah era 1980-an dan 1990-an melihat potensi  dangdut sebagai bagian dari penunjang pembangunan orde baru. Pada era 2000-an, dangdut bergulat dengan bentuk-bentuk Islam politik dan wacana-wacana moralitas. Menurut Andrew, apapun arti dangdut, positif atau negatif, dangdut memiliki kekuatan simbolis yang sangat besar.

Etnomusikolog Aris Setiawan dalam rubrik gagasan Koran Jakarta edisi digital (01/02/14) menyatakan, di kala musik-musik lain hanya menempatkan publik sebagai penikmat dan penonton, dangdut bisa melibatkan publik sebagai subjek, laksana aktor atau pemeran utama. Jangan heran kemudian jika lagu-lagu penyanyi tertentu begitu digemari.

“Bukan semata karena lagunya enak didengar, namun kekuatan liriknya turut mengisahkan kehidupan kelas bawah,” tulis Aris yang juga pengajar di Institut Seni Indonesia, Surakarta.

 

Kontra Politik Dangdut

Ketika menyampaikan pidato politik dalam acara presidential lecture mengenai “Indonesia Democracy Outlook” yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Borobudur, Jakarta (16/01), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan kritik terhadap pelaksanaan kampanye terbuka yang dilakukan partai-partai politik selama ini.

Kampanye terbuka dengan pengerahan massa dalam jumlah besar harus mulai dikurangi dalam kampanye pemilu tahun 2014 sekarang. Selain rawan ricuh, visi misi partai tidak akan sampai secara ideal. Itu karena masyarakat hanya ingin menikmati pertunjukan musik dangdutnya saja.

Massa yang datang dalam kampanye politik hanya bersifat mobilisasi bukan partisipasi. Dikutip dari detikcom (22/01), Ari Dwipayana, Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada mengatakan, penggunaan artis dangdut untuk menarik perhatian massa terjadi karena adanya krisis percaya diri, dan minimnya kreatifitas partai politik serta politisi.

Para politisi terjebak dalam politik fatamorgana, yakni seakan kehadirannya selalu didukung banyak kalangan. “Seolah-olah bisa mengumpulkan massa yang banyak dan diklaim sebagai politisi atau caleg yang ‘besar’ dan punya banyak pendukung, padahal itu tidak konkret,” tegas Ari.

Related posts

*

*

Top